BEKASI URBAN – Aktivis Kota Bekasi Suherman mendesak Polda Metro Jaya mengusut tuntas dugaan aksi demo bayaran di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas aksi yang dilakukan sejumlah massa mengatasnamakan mahasiswa dan pemuda Bekasi.
Beberapa kelompok oknum organisasi Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Bekasi (KAMPI) melakukan aksi didepan Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Menyikapi hal tersebut, Suherman mengatakan bahwa sejumlah masa tersebut meminta KPK mengusut persoalan yang ada di Kota Bekasi, namun yang menjadi sorotan itu bukan Mahasiswa melainkan mahasiswa jadi-jadian hingga nyewa anak-anak dibawah umur yang seharusnya masih harus ada di sekolah.
“Ada salah satu dari sekelompok orang tersebut mengaku dibayar Rp 50 ribu untuk melakukan aksi demo,” kata Suherman.
Suherman menilai sejumlah massa yang dibayar ketika menggelar demonstrasi di depan kantor KPK menduga terdapat pesan khusus dari sejumlah pihak yang merusak citra baik nama calon Kepala Daerah Kota Bekasi, Tri Adhianto dari PDI Perjuangan.
Sialnya, organ yang mengatasnamakan mahasiswa dan pemuda yang mendemo Tri Adhianto ternyata orang-orang bayaran. Kami justru khawatir aksi semacam itu akan merusak citra mahasiswa dan pemuda Bekasi,” tegas Suherman.
Hal lain yang dipertanyakan Suherman terkait organisasi penggerak demonstrasi tersebut tidak memiliki rekam jejak memperjuangkan isu-isu pemberantasan korupsi.
“Poin pentingnya, mereka tidak bisa menjelaskan, dan saya melihat dibeberapa media pemberitaan, ketika media mengkonfirmasi apa tuntutan mereka (demonstran) mereka tidak bisa menjawab. Bahkan wajah-wajah mereka terlihat masih sangat anak-anak,” cetusnya.
Sambung Suherman, tidak melarang adanya aksi demonstrasi, termasuk dalam skala besar sekali pun, asalkan tujuannya untuk perbaikan kinerja Pemerintahan Kota Bekasi bukan menghalalkan segala cara untuk melakukan syahwat politik menjelang Pilkada Kota Bekasi.
“Siapa yang membayar mereka demonstran? Kenapa melibatkan anak-anak? Tuntutan mereka untuk kepentingan Pilkada Kota Bekasi menjatuhkan lawan politik. Mungkin bisa jadi diduga ada order khusus dari aktor intelektual yang mengerjakan aksi tersebut dan membayar mereka untuk melakukan demonstrasi seperti itu. Parahnya lagi, dalam agitasi seperti mendongeng. Korupsi bentuk apa, berapa anggaran kerugiannya tidak dijelaskan,” tandas Suherman.
