BEKASI URBAN – Terkait kasus kelas kosong di beberapa SMP Negri Kota Bekasi yang ditanggapi juga oleh anggota DPRD Kota Bekasi Dariyanto. Humas Pemerintah Kota Bekasi memberikan pejelasan terkait permasalahan tersebut. (5/9)
Dalam keterangannya Saut Hutajulu kepala bagian humas PPID mengungkapkan beberapa point yaitu :
- Untuk sekolah yang melaksanakan kegiatan pembelajaran satu shift, semua ruang terpakai untuk proses belajar mengajar. ada ruang yang selalu dipakai dan ada ruang yang dipakai secara multifungsi
- Untuk sekolah yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dua shift, kemungkinan mempunyai ruang kosong dan meubelair yang lengkap, karena dibagi rata jumlah rombel antara pagi dan siang. Yang menjadikan permasalahannya adalah kurang tenaga pengajar (SDM Guru ). Untuk saat ini di kota bekasi mayoritas guru mengajar melebihi beban kewajiban mengajar. Beban mengajar 24 JP namun dilapangan rata – rata guru mengajar 34 sampai 40 JP perminggu.
- Sekolah yang melaksanakan pembelajaran dua shift ini dikarenakan kurangnya sarana ruang belajar
- Untuk kota bekasi dalam rangka implementasi kurikulum merdeka semua sekolah mengarah kepada satu shift agar memenuhi beban belajar sesuai dengan kurikulum merdeka. Senin – Kamis sebanyak 9 JP, sedangkan jumat 5 JP dijumlah sebanyak 41JP Perminggu.
- Terkait pengajuan rombel kepala sekolah berbeda – beda satu dengan lainnya karena disesuaikan dengan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik
Dalam penjelasannya kekosongan kelas merupakan pengajuan kepala sekolah yang mengikuti ketersediaan tenaga pendidik dan ruang belajar. Jadi dengan kekurangan tersebut maka terjadinya kekosongan beberapa ruang belajar di beberapa sekolah dikarenakan menjadikan 2 shift dalam kegiatan belajar dan mengajar., ungkapnya.
